1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan bahwa Perbuatan/Tindakan Tergugat I menambah persyaratan surat dukungan bahan/material yang bersifat umum rangka baja ringan, plafon gypsum, Pasir dan batu (Sirtu), Batu belah/Batu gunung, Tanah Urug, dan Batu Bata Merahdari pihak ketiga (produsen/supplier) dalam dokumen pemilihan Nomor  47/Kont/Pokja.C/Disperpusip/2021 Tanggal  08 Juli 2021 merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi ( Lembaran Negara RI  Tahun 2017 Nomor 11 ) sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245 ) BAB II Asas dan Tujuan , Pasal 2 , Pasal 3 huruf b) dan Pasal 39 ; Juncto Peraturan Pemerintah RI Nomor  22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi ( Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 24) Pasal 60 ayat (1) huruf c) dan f) ; Juncto Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 63 ) Pasal 6 tentang Prinsip Pengadaan Barang/Jasa , dan Pasal 7 tentang Etika Pengadaan Barang/Jasa ; Juncto Peraturan LKPP  Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 593) adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat ;

3. Menyatakan bahwa Perbuatan/Tindakan Tergugat I dalam melaksanakan tugas nya melakukan evaluasi penawaran dan menggugurkan cv.ingat mati penawaran harga terendah dengan alasan tidak melampirkan surat dukungan bahan/material yang bersifat umum rangka baja ringan, plafon gypsum, Pasir dan batu (Sirtu), Batu belah/Batu gunung, Tanah Urug, dan Batu Bata Merah dari pihak ketiga (produsen/supplier)  merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi ( Lembaran Negara RI  Tahun 2017 Nomor 11 ) sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245 ) BAB II Asas dan Tujuan , Pasal 2 , Pasal 3 huruf b) dan Pasal 39 ; Juncto Peraturan Pemerintah RI Nomor  22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor  2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi ( Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 24) Pasal 60 ayat (1) huruf c) dan f) ; Juncto Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 63 ) Pasal 6 tentang Prinsip Pengadaan Barang/Jasa , dan Pasal 7 tentang Etika Pengadaan Barang/Jasa ; Juncto Peraturan LKPP  Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia  (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 593) adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat ;

4. Menyatakan bahwa Perbuatan/Tindakan Tergugat II dalam menjawab sanggah banding surat nomor 180.a/DISPERPUSIP-AJ/2021 Tanggal 23 Agustus 2021 Perihal Jawaban  Sanggah Banding (yang menyebabkan pencairan jaminan /collateral) dengan cara menentang Undang-Undang RI Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi ( Lembaran Negara RI  Tahun 2017 Nomor 11 ) sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245 ) BAB II Asas dan Tujuan , Pasal 2 , Pasal 3 huruf b) dan Pasal 39 ; Juncto Peraturan Pemerintah RI Nomor  22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor  2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi ( Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 24) Pasal 60 ayat (1) huruf c) dan f) ; Juncto Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 63 ) Pasal 6 tentang Prinsip Pengadaan Barang/Jasa , dan Pasal 7 tentang Etika Pengadaan Barang/Jasa ; Juncto Peraturan LKPP  Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia  (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 593) adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat ;

5. Menyatakan bahwa Perbuatan/Tindakan Tergugat III yang tidak menolak hasil pemilihan meskipun mengetahui penyimpangan didalam dokumen pemilihan Nomor  47/Kont/Pokja.C/Disperpusip/2021 merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi ( Lembaran Negara RI  Tahun 2017 Nomor 11 ) sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245 ) BAB II Asas dan Tujuan , Pasal 2 , Pasal 3 huruf b) dan Pasal 39 ; Juncto Peraturan Pemerintah RI Nomor  22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi ( Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 24) Pasal 60 ayat (1) huruf c) dan f) ; Juncto Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 63 ) Pasal 6 tentang Prinsip Pengadaan Barang/Jasa , dan Pasal 7 tentang Etika Pengadaan Barang/Jasa ; Juncto Peraturan LKPP  Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia  (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 593) adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat ;

6. Bahwa Tergugat IV yang  telah lalai atas kewajiban hukumnya, dan  melakukan pembiaran penambahan persyaratan surat dukungan bahan/material yang bersifat umum rangka baja ringan, plafon gypsum, Pasir dan batu (Sirtu), Batu belah/ Batu gunung, Tanah Urug, dan Batu Bata Merah dari pihak ketiga (produsen/supplier) dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi yang bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi ( Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 11 ) sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245 ) BAB II Asas dan Tujuan, Pasal 2 , Pasal 3 huruf b) dan Pasal 39 ; Juncto Peraturan Pemerintah RI Nomor  22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor  2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi ( Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 24) Pasal 60 ayat (1) huruf c) dan f) ; Juncto Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 63 ) Pasal 6 tentang Prinsip Pengadaan Barang/Jasa, dan Pasal 7 tentang Etika Pengadaan Barang/Jasa ; Juncto Peraturan LKPP  Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 593) adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat ;

7. Menghukum Para Tergugat  untuk membayar Uang Ganti Rugi Materiil dan Inmateriil kepada penggugat sebesar  Rp. 607.284.554,- ( Enam Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) secara tanggung renteng;

8. Menghukum Para Tergugat untuk merehabilitasi nama baik penggugat (CV. Ingat Mati) dan permohonan maaf melalui media masa yaitu Koran Harian Serambi Indonesia terbitan Aceh selama 2 (dua) hari berturut-turut full color yang redaksioner kalimat permohonan maafnya disusun oleh Penggugat;

9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/ataupeninjauan kembali (uitvoerbaar bij voorraad);

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

 

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);